PENGARUH EARNING PERFORMANCE DAN PROPORSI PAD LKPD 2015 TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH DI JAWA TENGAH

Waskito Hadi

Abstract


Penelitian ini dilakukan dengan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 di Jawa Tengah yang bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh Earning Performance dan proporsi PAD terhadap kemandirian daerah baik secara parsial maupun simultan menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan metode sensus. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 36 LKPD TA 2015 di Jawa Tengah yang telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan hasil pemeriksaannya telah disampaikan ke lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini DPRD provinsi/kota/kabupaten di Jawa Tengah. Seluruh elemen populasi diteliti dan menjadi sasaran akhir populasi dalam penelitian ini. Hasil analisis data dengan SPSS versi 15.0 menunjukkan bahwa earning performance mempengaruhi kemandirian daerah sebesar 3,1% dan besar pengaruh proporsi PAD terhadap kemandirian daerah adalah sebesar 82,4%. Earning performance dan proporsi PAD secara simultan mempengaruhi kemandirian daerah sebesar 89,7% yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,897 sedangkan variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini dapat mempengaruhi kemandirian daerah (e) sebesar 10,3%. Hasil analisis menyimpulkan bahwa earning performance dan proporsi PAD berpengaruh terhadap kemandirian daerah baik secara simultan maupun parsial.


Keywords


earning performance; proporsi PAD; kemandirian daerah.

Full Text:

PDF

References


Arfan, M. (2006). Pengaruh arus kas bebas, set kesempatan investasi dan financial leverage terhadap manajemen laba. (Disertasi tidak diterbitkan). Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Astuti, E. S., & Haryanto, J. T. (2006). Kemandirian daerah sebuah perspektif dengan metode path analysis. Manajemen Usahawan Indonesia, XXXV(4), 45-54.

BPK RI. (2011). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2011. Jakarta: BPK RI.

BPK RI. (2012). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2012. Jakarta: BPK RI.

BPK RI. (2013). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2013. Jakarta: BPK RI.

BPK RI. (2014). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2014. Jakarta: BPK RI.

BPK RI. (2015). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2015. Jakarta: BPK RI.

BPK RI. (2016a). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2016. Jakarta: BPK RI.

BPK RI. (2016b). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016c). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016d). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016e). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016f). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016g). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016h). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016i). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016j). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016k). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016l). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016m). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016n). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016o). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016p). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016q). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016r). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016s). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016t). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016u). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016v). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016w). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016x). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016y). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016z). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukaharjo. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016aa). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016bb). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016cc). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016dd). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016ee). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016ff). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016gg). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016hh). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016ii). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016jj). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. Semarang: BPK RI.

BPK RI. (2016kk). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Semarang: BPK RI.

Ghozali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2001). Bunga rampai: Manajemen keuangan daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Halim, A. (2007). Akuntansi keuangan daerah. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Keban, T. Y. (2008). “Good Governance” dan “Capacity Building” sebagai

indikator utama dan fokus penilaian kinerja pemerintah. Diakses pada 8 Desember 2016 https://www.bappenas.go.id/files/8214/0288/3124/yeremias__20091015151431__2389__0.pdf.

Li, C. C. (1975). Path analysis: A primer. Pacific Grove, CA: Boxwood Press.

Loether, H. J. & McTavish, D. G. (1993). Descriptive and inferential statistics: An introduction. 4th Edition. Singapore: Allyn and Bacon.

Prasetya, G. E. (2005). Penyusunan dan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Edisi I. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Santoso, S. (2002). Buku latihan SPSS statistik multivariat. Edisi II. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sekaran, U. (2006). Metodologi penelitian untuk bisnis. Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. (2007). Analisis laporan keuangan daerah. Cetakan Pertama. Tangerang.

Soepomo, M. (2007). Redefinisi akuntan sektor publik dalam upaya penciptaan good government. Makalah Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.





Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara registered in:
 
Google Scholar Academia.Edu

Creative Commons License
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara is licensed under
a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats