PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERIKSAAN KINERJA DI BPK DAN ANAO, SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN

Nico Andrianto

Abstract


This study compares the performance audit capacity building in the BPK and the one conducted by the Australian National Audit Office (ANAO). To do so might not be equal because of their differences in terms of mandate, scale, and the jurisdiction area of audit, but the effort is intended to study the positive achievement by the ANAO to be applied in the BPK. The criteria used in this comparative study is the model developed based on capacity building guidelines issued by the INTOSAI. Analysis method applied in this study is the literature study, which is enriched by the analysis of the various documents obtained from the official website of both government auditor bodies. The results show that 14 of 15 elements of performance audit capacity bulding has been met by the ANAO, while only one is partially met. Meanwhile, in line with a relatively new level of performance audit development, BPK needs to improve continuously its performance audit capacity to meet the INTOSAI’s capacity building guidelines.

ABSTRAK

Kajian ini membandingkan kondisi pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja di BPK dengan Australian National Audit Office (ANAO). Walaupun membandingkan institusi ANAO dan BPK tidak selalu memberikan gambaran yang setara karena berbedanya mandat, skala, dan luasan yurisdiksi pemeriksaan, namun upaya pembandingan ini dimaksudkan untuk mempelajari hal-hal positif yang telah dicapai oleh ANAO supaya bisa diterapkan di BPK. Kriteria yang digunakan dalam kajian ini adalah model capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI. Metode kajian yang digunakan adalah studi literatur yang diperkaya dengan hasil analisis berbagai dokumen yang diperoleh dari website resmi kedua lembaga auditor pemerintah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa 14 dari 15 unsur pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja telah dipenuhi dan satu unsur belum sepenuhnya dipenuhi oleh ANAO. Sementara itu, sesuai dengan tingkat perkembangan pemeriksaan kinerja yang relatif masih baru, BPK masih perlu secara terus menerus meningkatkan kapasitas pemeriksaan kinerja agar memenuhi standar capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI

 


Keywords


Performance audit, public sector; capacity building; BPK; the ANAO; pemeriksaan kinerja

Full Text:

PDF

References


Anonim. Developing measurable objectives in performance auditing (value for money auditing, A paper prepared for the SADCOPAC Conference (Draft August 2012).

Australian National Audit Office. (2011). Performance Audit Manual, Canberra, Australia.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2007). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2008). Panduan Manajemen Pemeriksaan, Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2011). Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja, Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2011). Petunjuk Teknis Penentuan Area Kunci Pemeriksaan Kinerja, Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2011). Petunjuk Teknis Penetapan Kriteria Pemeriksaan Kinerja, Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2013). Tujuh Tahun Kerjasama BPK RI dan ANAO, Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ditama Revbang. (2013). Laporan Survey: Manfaat Pemeriksaan Kinerja dan Harapan Stakeholder terhadap Pemeriksaan Kinerja, Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Litbang. (2014). Laporan Kajian Capacity Building Need Assessment Pemeriksaan Kinerja di BPK, Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahun (IHPL) Semester II/2009-Semester I/2014, Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014, Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2015). Petunjuk Teknis Penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, Jakarta (proses legislasi).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2015). Petunjuk Teknis Pemerolehan Keyakinan Mutu atas Pemeriksaan Kinerja, Jakarta (proses legislasi).

Cornelia, D. (2012). Great Britain and Germany Supreme Audit Institutions, Christian University “Dimitrie Cantemir†Bucharest.

Daujotaite, D., & Macerinskiene, I. (2008). Development of Performance Audit in Public Sector, '5th International Scientific Conference, Business and Management’ 2008, Lithuania.

Holbert, B. (2014). Review of BPK’s Performance Audit Methodology, BPK / ANAO Government Partnerships Fund. Holbert, B. (2014). Audit Kinerja – Technical Assistance in BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, 27 – 28 November 2014, BPK / ANAO Government Partnerships Fund (slide presentation).

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). (2007). Building Capacity of Supreme Audit Institutions: A Guide.

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). ISSAI 3100 Performance Audit Guidelines – Key Principles.

Nicoll, P. (2014). Better Government and Performance Audit in Indonesia (Book Draft).

Nikodem, A. (2004). Constitutional Regulation of Supreme Audit Institutions in Central Europe in a Comparative Perspective, Managerial Law, 46(6).

Rai. (2008), Audit Kinerja pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Tudor, A. T. (2007), Performance Audit in Public Sector Entities: A New Challenge for Eastern European Countries, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 3(19), 126- 141.




DOI: http://dx.doi.org/10.28986/jtaken.v1i1.21

Refbacks

  • There are currently no refbacks.





Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara registered in:
 

Google Scholar      

 

Follow us on:

    

 

View My Stats


Creative Commons License
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara is licensed under
a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.