PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAN HASIL PEMERIKSAAN PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Irfan Mangkunegara

Abstract


One of the implications of decentralization is a performance measurement of local government. Local government performance can be seen from the Evaluation of Local Government Performance score (Mustikarini & Fitriasari, 2012), the efficiency ratio (Marfiana & Kurniasih, 2013), and the Human Development Index (Prasetyaningsih, 2015). HDI is also an indicator of public welfare, so it can be concluded that local government performance can be measured from the level of its public welfare. This research aimed to describe the relationship between the financial characteristics of local government and BPK's audit findings. It uses 34 data from local governments in North Sumatera from 2011 to 2013 and refers to a research model that is composed of Prasetyaningsih (2015). Research shows that the financial characteristics of local government (total asset and capital expenditure) and audit findings have a significant effect on HDI in the local government of North Sumatera Province within the 2011-2013 period.

 

Abstrak

Salah satu implikasi dari desentralisasi adalah pengukuran kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Mustikarini dan Fitriasari, 2012), rasio efisiensi (Marfiana dan Kurniasih, 2013) dan Indeks Pembangunan Manusia (Prasetyaningsih, 2015). IPM juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kajian ini dilakukan untuk menggambarkan hubungan karakteristik keuangan pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan IPM. Kajian ini mengacu pada model penelitian yang disusun oleh Prasetyaningsih (2015) dengan data panel dari 34 pemerintah daerah di Sumatera Utara selama tahun 2011-2013. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara karakteristik keuangan daerah (total aset dan belanja) dan hasil pemeriksaan atas IPM di Pemerintah Daerah Sumatera Utara periode Tahun 2011-2013.


Keywords


audit findings; public welfare; performance measurement; local government

Full Text:

PDF

References


Akbar, B. & Djazuli, A. (2015). Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat Studi pada Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2013. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Volume 1 (1), 1-19.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012. http://www. bpk.go.id

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012. http://www. bpk.go.id

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013. http://www. bpk.go.id

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013. http://www. bpk.go.id

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014. http://www. bpk.go.id

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014. http://www. bpk.go.id

BPS Kabupaten Tapanuli Tengah. (2012). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah 2011. Tapanuli Tengah: BPS.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota 2013. (2013). Diakses tanggal 30 September 2015 dari http://sumut.bps.go.id/frontend/linkTabelStatis/view/id/157

Kurniasih, L. & Marfiana, N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Unsoed, 3(1), 2-16.

Mustikarini, W. A. & Fitriasari, D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007â€. Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin.

Prasetyaningsih, E. (2015). Pengaruh Karakteristik Keuangan Daerah dan Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah pada Pemerintah Daerah Se-Indonesia. Tesis Magister Akuntansi. FEUNS. Surakarta.

Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap KepatuhanPengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi & Auditing. 8 (1), 1-194.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah




DOI: http://dx.doi.org/10.28986/jtaken.v1i2.24

Refbacks

  • There are currently no refbacks.





Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara registered in:
 

Google Scholar      

 

Follow us on:

    

 

View My Stats


Creative Commons License
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara is licensed under
a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.