Format Checks and Balances Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Format of Checks and Balances Between The Audit Board and The House of Representatives Following The Strengthening of The Supervisory Function of The House of Representatives
DOI:
https://doi.org/10.28986/jshare.v1i1.1969Keywords:
the Audit Board, Checks and Balances, the House of Representatives, Hierarchy of Laws and Regulations, Division of PowersAbstract
The relationship between the House of Representatives DPR and other state institutions operates on a system of checks and balances to prevent abuse of power. This study analyzes the checks and balances structure between the Audit Board BPK and the DPR following the strengthening of the DPR's supervisory function in 2025, as set forth in an Amendment to the DPR's Rules of Procedure. Employing a normative legal method and statute approach, this study analyzes the hierarchy of regulations and the division of powers. Prior to the Amendment, checks and balances between the DPR and the BPK primarily involved the DPR selecting BPK members, offering advice on audit planning, and inquiry into audit results. The Amendment enhances DPR's capacity by empowering it to evaluate BPK members, thereby strengthening supervisory functions. Nonetheless, this change does not alter the fundamental checks and balances, as both DPR Regulations and Presidential Regulations are equal based on the legal hierarchy. Furthermore, both the BPK and DPR also have parallel authority, thereby confirming that the Amendment to the DPR’s Rules of Procedure serve only to strengthen the DPR's supervisory function without changing the established checks and balances between the BPK and DPR, as set out in existing laws and regulations.
References
Aferio, Fery. “Kebebasan dan Kemandirian Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pengawasan Penggunaan Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. JOM Fakultas Hukum. Vol. 2 No. 2 (Oktober 2015): 1-15.
Akbar, Bahrullah. Sistem Pengawasan Keuangan Negara di Indonesia. Jakarta: Pusat Kajian Keuangan Negara, 2012.
Anggono, Bayu Dwi. “Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya”. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 47 Nomor 1 (Januari 2018): 1-9. http://dx.doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9.
Arief, Moh. Zainol. “Pengawasan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan”. Jendela Hukum. Vol. 2 No. 1 (April 2015): 57-67.
Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
______. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
______. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
______. dan Ali Safa’at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Badan Pemeriksa Keuangan. Mengenal Lebih Dekat BPK: Sebuah Panduan Populer. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2019.
______. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Cetakan Kedua Puluh Satu. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Indrastuti, Lusia dan Susanto Polamolo. Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia: Refleksi Proses dan Prospek di Persimpangan. Yogyakarta: Total Media, 2014.
Indrayana, Denny. Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran. Bandung: Mizan, 2007.
Iskandar, Dian. “Menutup Celah Korupsi Melalui Kolaborasi antar Aktor dalam Pengawasan Keuangan Negara”. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol. 4 No. 1 (2019): 27-38. https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4748.
Jasa, Gilang Prima dan Ratna Herawati. “Dinamika Relasi antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Audit Keuangan Negara”. Law Reform. Vol. 13 No. 2 (Sep. 2017): 189-203. https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16155.
Maarif, Ihsanul. “Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis”. Unes Law Review. Vol. 7 No. 1 (2024): 336-344. https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2297.
Mahendra, Yusril Ihza. Keterangan Ahli dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XI/2013.
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
______. Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
Mawardi, M. Arsyad. “Pengawasan dan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI”. Jurnal Hukum. Vol. 15 No. 1 (Januari 2008): 60-80. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art3.
Mutawalli, Muhammad. “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Pemeriksaan Dana Desa yang Bersumber dari APBN”. Jurnal Litigasi. Vol. 23 No. 1 (2022): 61-82. https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.5030.
Susanto, Mei. “Hak Budget DPR dalam Pengelolaan Keuangan Negara”. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 5 No. 2 (Agustus 2016): 183-196. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i2.139.
Raba’, Mieke Rayu. "Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006". Lex Crimen. Vol. 6 No. 3 (2017): 152-160. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15611.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
______. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan.
______. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
______. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
______. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
______. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
______. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
Ridlwan, Zulkarnain. “Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah”. Jurnal Konstitusi. Vol. 12 No. 5 (2015): 305-327. https://doi.org/10.31078/jk1226.
Salman, Radian. Kajian Terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan Pelaksanaannya. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2020.
Simanjuntak, Dumaria. “Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Untuk Mewujudkan BPK yang Independen”. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 47 No. 2 (2017): 231-258. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.1454.
Sadono, Bambang. Penataan Sistem Ketatanegaraan. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
Soemantri, Sri. Perbandingan (antar) Hukum Tata Negara. Bandung: Penerbit Alumni, 1971.
Sukamto, Bagus Mahardika, dkk. “Analisis Kewenangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara”. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi. Vol. 2 No. 5 (2024): 342-351. https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/1508.
UMY. “DPR Bisa Copot Pimpinan Lembaga Negara, Pakar Hukum UMY Nilai Ini Langkah Prematur dan Inkonstitusional”. https://www.umy.ac.id/pakar-hukum-tata-negara-nilai-revisi-tatib-dpr-inkonstitusional. Diakses 12 Maret 2025.
Tempo. “Ramai Kritik terhadap Revisi Peraturan tentang Tata Tertib DPR”. https://www.tempo.co/politik/ramai-kritik-terhadap-revisi-peraturan-tentang-tata-tertib-dpr-1203995. Diakses 12 Maret 2025.
Windarawan, Puguh. “Pergeseran Kekuasan Tipologi Ketiga: Fenomena Kekuasan ke Arah Constitutional Heavy”. Jurnal Konstitusi. Vol. 9 No. 4 (Desember 2012): 613-639. https://doi.org/10.31078/jk942.
