PERJALANAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.28986/jtaken.v3i1.73Keywords:
akuntansi, aset tetap, capital chargingAbstract
Perjalanan akuntansi aset tetap di Indonesia, khususnya pada Pemerintah Daerah telah mengalami banyak perkembangan. Mulai dari Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) hingga kini diterapkan akuntansi berbasis akrual. Masing-masing dari pendekatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah memiliki sisi positif dan negatif, diantaranya semakin maju akuntansi semakin akurat penggambaran aset tetap namun semakin rumit pelaksanaannya. Tulisan ini akan membahas perjalanan tersebut beserta sisi positif dan negatifnya. Selanjutnya, perkembangan akuntansi aset tetap sektor publik pada dunia internasional telah mengenal capital charging yang diharapkan dapat menutup kekurangan manajemen aset tetap pada sektor publik, yaitu memandangnya sebagai barang gratis. Penjelasan mengenai capital charging akan disajikan sebagai salah satu pembuka wacana untuk perkembangan akuntansi aset tetap di Indonesia.
References
Ball, I. (2003). Modern financial management practices. OECD Journal on Budgeting, 2(2), 49-76.
Bastari, I. (2004). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan sebagai wujud reformasi manajemen keuangan daerah. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
BPK. (2014). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2014. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
BPK. (2015). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2015. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
BPK. (2016). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2016. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
Bryman, A. (2015). Social research methods. Oxford university press.
Cavanagh, J., Flynn, S., & Moretti, D. (2016). Technical notes and manual implementing accrual accounting in the public sector International Monetary Fund. Diakses tanggal 8 Maret 2017 dari https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2016/tnm1606.
Heald, D., & Dowdall, A. (1999). Capital charging as a VFM tool in public services. Financial Accountability and Management, 15(3 & 4), 209-228.
Heald, D., & Scott, D. A. (1996). Assessing capital charging in the national health service. Financial Accountability & Management, 12(3), 225-244.
Hoesada, J. (2007). Duapuluh lima alasan penyusutan aset tetap dalam akuntansi pemerintahan. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2007). Akuntansi intermediate. Edisi Keduabelas Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
KSAP. (2007). Buletin teknis nomor 06 tentang akuntansi penyusutan. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kemendagri. (2002). Keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Kemendagri. (2013). Peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Kemendagri. (2002). Keputusan Menteri Keuangan nomor 355/KMK.07/2002 tentang Tim Pokja SAKD. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Mulyana, B. (2009). Penggunaan akuntansi akrual di negara-negara lain: Tren di negara-negara anggota OECD. Diakses tanggal 7 Maret 2017 dari http://Sutaryofe.Staff.Uns.Ac.Id/Files/2011/10/ Akuntansberbasisakrual.Pdf
Nazier, D. M. (2005). Arah penyempurnaan keputusan menteri dalam negeri 29 tahun 2002 pasca pemberlakuan pp 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
Periasamy, P. (2010). A textbook of financial cost and management accounting Himalaya Publishing House.
Simanjuntak, B. H. (2005). Menyongsong era baru akuntansi pemerintahan di indonesia. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 1(1)
Sussex, J. (2004). Principles of capital financing and capital charging in
health care systems. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development World Bank. Diakses tanggal 8 Maret 2017 dari http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-1095698140167/SussexCh15PrinciplesCapitalFinFinal.pdf
Bastari, I. (2004). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan sebagai wujud reformasi manajemen keuangan daerah. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
BPK. (2014). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2014. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
BPK. (2015). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2015. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
BPK. (2016). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2016. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
Bryman, A. (2015). Social research methods. Oxford university press.
Cavanagh, J., Flynn, S., & Moretti, D. (2016). Technical notes and manual implementing accrual accounting in the public sector International Monetary Fund. Diakses tanggal 8 Maret 2017 dari https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2016/tnm1606.
Heald, D., & Dowdall, A. (1999). Capital charging as a VFM tool in public services. Financial Accountability and Management, 15(3 & 4), 209-228.
Heald, D., & Scott, D. A. (1996). Assessing capital charging in the national health service. Financial Accountability & Management, 12(3), 225-244.
Hoesada, J. (2007). Duapuluh lima alasan penyusutan aset tetap dalam akuntansi pemerintahan. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2007). Akuntansi intermediate. Edisi Keduabelas Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
KSAP. (2007). Buletin teknis nomor 06 tentang akuntansi penyusutan. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kemendagri. (2002). Keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Kemendagri. (2013). Peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Kemendagri. (2002). Keputusan Menteri Keuangan nomor 355/KMK.07/2002 tentang Tim Pokja SAKD. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Mulyana, B. (2009). Penggunaan akuntansi akrual di negara-negara lain: Tren di negara-negara anggota OECD. Diakses tanggal 7 Maret 2017 dari http://Sutaryofe.Staff.Uns.Ac.Id/Files/2011/10/ Akuntansberbasisakrual.Pdf
Nazier, D. M. (2005). Arah penyempurnaan keputusan menteri dalam negeri 29 tahun 2002 pasca pemberlakuan pp 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
Periasamy, P. (2010). A textbook of financial cost and management accounting Himalaya Publishing House.
Simanjuntak, B. H. (2005). Menyongsong era baru akuntansi pemerintahan di indonesia. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 1(1)
Sussex, J. (2004). Principles of capital financing and capital charging in
health care systems. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development World Bank. Diakses tanggal 8 Maret 2017 dari http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-1095698140167/SussexCh15PrinciplesCapitalFinFinal.pdf
Downloads
Submitted
2017-03-27
Accepted
2017-06-08
Published
2017-06-22
How to Cite
Hammam, M. (2017). PERJALANAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH DAERAH. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 3(1), 21–31. https://doi.org/10.28986/jtaken.v3i1.73
Issue
Section
Articles
License
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara is licensed under
a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
