PENGARUH SIKAP KE ARAH PERILAKU, NORMA SUBJEKTIF, DAN PERSEPSI KONTROL ATAS PERILAKU TERHADAP NIAT DAN PERILAKU WHISTLEBLOWING CPNS
DOI:
https://doi.org/10.28986/jtaken.v4i1.142Keywords:
Whistleblowing, sikap, norma, persepsi, niat, perilakuAbstract
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diharapkan mempunyai keberanian untuk menjadi seorang whistleblower karena masih baru, segar dan relatif tidak memiliki berbagai kepentingan yang dapat menghalanginya menjadi seorang whistleblower. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap ke arah perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku terhadap niat dan perilaku whistleÂblowing para CPNS mengguÂnakan Theory of Planned Behavior, dengan mengambil studi kasus pada alumni Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kementerian Keuangan di Balai Diklat Keuangan Makassar Tahun 2016 dan 2017. Data diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, dengan teknik simple random sampling dan pendekatan kuantitatif Pemodelan Persamaan Struktural dengan Partial Least Square (PLS). PeneliÂtian ini menemukan bahwa sikap ke arah perilaku (attitude toward behavior) para CPNS tidak berpengaruh signifikan terhadap niat mereka untuk melaÂkukan pengungkapan kecurangan (whistlebloÂwing). Variabel norma subjektif dan persepsi kemampuan mengontrol perilaku para CPNS, berpengaruh signifikan terhadap niat mereka untuk melakukan whistleblowing. Niat para CPNS dalam melakukan whistleblowing berpeÂngaruh signifikan terhadap perilaku. Sedangkan persepsi kemampuan mengontrol perilaku para CPNS tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku.
Â
References
Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior, In P. A., Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.). Handbook of theories of social psychology. London, UK.
Ariola. (2006). Principles and methods of research. Translated by Steph Ellen. Rex Bookstore, Inc.
Bagustianto, R., & Nurkholis. (2015). “Faktor-faktor yang memengaruhi minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan tindakan whistleblowingâ€. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan, 16-19 September.
Banda, F. L. (2012). Pengaruh penalaran moral, sikap, normatif subjektif dan persepsi kontrol perilaku terhadap whistleblowing intention. (Tesis). Univer¬sitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An investigation of the theory of planned behavior and the role of moral obligation in tax compliance. Behavior Research in Accounting, 15, 13-38.
Buchan, H. F. (2005). Ethical decision making in the public accounting profession: An extension of Ajzen's theory of planned behavior. Journal of Business Ethics, 61(2), 165-181.
Carpenter, T. D., & Reimers, J. L. (2005). Unethical and fraudulent financial reporting: applying the theory of planned behavior. Journal of Business Ethics, 60(2), 115-129.
Chang, M. K. (1998). Predicting unethical behavior: A comparison of the theory of reasoned action and the theory of planned behavior. Journal of Business Ethics, 17(16), 1825-1834.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
Daivitri, A. N. (2013). Pengaruh pertimbangan etis dan komponen perilaku terencana pada niat whistleblowing internal dengan locus of control sebagai variabel pemoderasi. (Skripsi). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Dewi, D. K. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi intensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan tindakan whistleblowing aplikasi theory of planned behaviour. (Skripsi). Universitas Lampung, Lampung.
Ghozali, I. (2008). Structural Equation Modeling metode alternatif dengan Partial Least Square. Edisi 2. Semarang: BP-Universitas Diponegoro.
Hartono, J. (2011). Metodologi penelitian bisnis: Salah kaprah dan pengalaman-pengalaman. Yogyakarta: BPFE.
Hays, J. B. (2013). An investigation of the motivation management accountants to report fraudulent accounting activity: applying The Theory of Planned Behavior. (Disertasi).
Nova Southeastern University, Florida.
Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Studi empiris Theory of Planned Behavior dan pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 12 (2), 82-93.
Hukum Online. (2010). Ungkap Markus, Susno Duaji diserang balik. Diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba438c1b9fc3/ungkap-markus-susno-duaji-diserang-balik.
Jeon, S. H. (2017). Where to report wrong doings? Exploring the determinants of internal versus external whistleblowing. International Review of Public Administration, 22(2), 153-171.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblo-wing) di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Prabowo, D. (2015, Desember 17). Berakhirnya drama kasus minta saham di MKD. Kompas.com. Diakses 7 Maret 2018 dari https://nasional.kompas.com/read/2015/12/17/10163591/Berakhirnya.Drama.Kasus.Minta.Saham.di.MKD.
Kumar, M., & Santoro, D. (2017). A justification of whistleblowing. Philosophy dan Social Criticism, 43(7), 669-684.
Lestari, R., & Yaya, R. (2017). Whistleblowing dan faktor-faktor yang memengaruhi niat melaksanakannya oleh Aparatur Sipil
Negara. Jurnal Akuntansi, 21(03), 336-350.
Nayir, D. Z., & Herzig, C. (2012). Value orientations as determinants of preference for external and anonymous whistleblowing. Journal of Business Ethics, 107, 197-213.
Nazir, M. (2003). Metodologi penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nixson, N., dkk. (2013). Perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. USU Law Journal, 2(2).
Parianti, N. P. I., dkk. (2016). Faktor-faktor yang memengaruhi niat dan perilaku whistleblowing mahasiswa akuntansi. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
Park, H., & Blenkinsopp, J. (2009). Whistleblowing as planned behavior – A survey of South Korean police officers. Journal of Business Ethics, 85(4), 545-556.
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan di Kementerian Keuangan.
Rothschild, J., & Meithe, T. D. (1999). Whistle-blower disclosures and management retaliation: The battle to control information about organization corruption. Work and Occupations, 26(1), 107-128.
Rustiarini, N. W., & Sunarsih, N. M. (2015). Fraud dan whistleblowing: Pengungka-pan kecurangan akuntansi oleh auditor pemerintah. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVIII.
Sekaran, U. (2006). Research Methods for Business. 4th Edition. Jakarta: Salemba Empat.
Su, C. C., & Ni, F. Y. (2013). Budgetary participation and slack on the theory of planned behavior. International Journal of Organizational Innovation, 5(4), 91-99.
Sulistomo, A., & Prastiwi, A. (2011). Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap pengungkapan kecurangan (studi empiris pada Mahasiswa Akuntansi UNDIP dan UGM). (Skripsi). Universitas Diponegoro, Semarang.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator).
Sweeney, P. (2008). Hotlines helpful for blowing the whistle. Financial Executive. 24(4), 28-31.
Transparency International. (2017). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017: Survei di antara pelaku usaha di 12 kota di Indonesia. Diaskes dari http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2017/11/IPK-2017_Slide-Presentation_launch.pdf.
Uddin, N., & Gillett, P. R. (2002). The effects of moral reasoning and self-monitoring on CFO intentions to report fraudulently on financial statements. Journal of Business Ethics, 40(1), 15-32.
Uddin, N., & Gillet, P. R. (2005). CFO intensions of fraudulent financial reporting. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 24(1), 55-75.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
World Justice Project. (2017). WJP Rule of Law Index 2017-2018. Diakses dari https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018.
Downloads
Submitted
Accepted
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara is licensed under
a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License